Karawang – Panen Raya Padi yang digelar di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi momentum penting bagi sektor pertanian nasional sekaligus penegasan keberhasilan kebijakan ketahanan pangan pemerintah.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan pengumuman capaian swasembada beras nasional ini menunjukkan hasil nyata dari penguatan produksi pangan strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Guru Besar Ekonomi Pertanian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menegaskan bahwa panen raya tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan refleksi capaian produksi riil yang dicapai petani melalui kebijakan pertanian yang terarah dan berkelanjutan.
“Karawang merupakan salah satu lumbung padi strategis nasional. Ketika panen raya di daerah ini dijadikan momentum pengumuman swasembada beras, itu mencerminkan bahwa kebijakan Presiden Prabowo berbasis pada produksi nyata di lapangan,” ujar Prof. Achmad.
Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut didukung oleh tren produksi nasional yang terus menunjukkan peningkatan sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Berdasarkan rilis dan proyeksi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi dan beras nasional berada dalam tren positif.
BPS mencatat, pada Mei 2025, luas panen padi nasional mencapai sekitar 0,98 juta hektare dengan produksi sekitar 4,98 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 2,87 juta ton beras.
Sementara pada Juni 2025, luas panen tercatat sekitar 0,79 juta hektare dengan produksi 3,96 juta ton GKG atau sekitar 2,28 juta ton beras.
Tren tersebut berlanjut sejak awal tahun. Pada Januari 2025, BPS mencatat luas panen padi nasional sekitar 0,42 juta hektare dengan produksi mencapai 2,16 juta ton GKG, setara 1,24 juta ton beras, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara kumulatif, BPS memperkirakan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,71 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024.
Angka ini menjadi dasar kuat optimisme pemerintah dalam menyampaikan capaian swasembada beras nasional.
Memasuki awal 2026, BPS juga memproyeksikan tren positif masih berlanjut. Potensi produksi padi pada periode Desember 2025 hingga Februari 2026 diperkirakan mencapai sekitar 10,81 juta ton GKG, seiring meningkatnya luas panen dan produktivitas pada musim tanam 2025–2026.
Menurut Prof. Achmad, rangkaian data estimasi dan proyeksi resmi BPS tersebut memperkuat legitimasi pemerintah dalam mengumumkan capaian swasembada beras, meskipun data produksi tahunan final 2026 masih menunggu rilis resmi BPS setelah seluruh siklus panen selesai.
“Walaupun data produksi tahunan 2026 belum dirilis secara final, indikator awal menunjukkan produksi berada pada jalur yang sangat kuat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan terintegrasi pemerintah yang menyentuh sektor hulu hingga hilir, mulai dari perbaikan sistem irigasi, mekanisasi pertanian, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan peran petani.
“Kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan pangan, khususnya beras, sebagai sektor strategis negara sudah tepat. Ketika pangan kuat, stabilitas ekonomi dan sosial nasional ikut terjaga,” tegas Prof. Achmad.
Meski demikian, Prof. Achmad mengingatkan bahwa data produksi per wilayah, termasuk kabupaten, akan diumumkan secara resmi melalui publikasi BPS daerah setelah seluruh siklus panen selesai.
Namun demikian, ia menilai panen raya di Karawang tetap layak diapresiasi sebagai simbol kuat kebangkitan pertanian nasional dan fondasi menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
“Panen raya ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan petaninya sendiri. Ini adalah modal penting untuk menjaga swasembada beras secara berkelanjutan ke depan,” pungkas Prof. Achmad.
