MEDAN — Merasa tidak menerima keadilan atas Putusan yang disampaikan Majelis Hakim dalam Perkara Reg Nomor :80/Pdt.G/2023/PN.Kis, Deddy Azhar (38), warga Desa Tanjung Muda, Kec Air Putih, Kab Batubara, melaporkan 3 Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kisaran ke Komisi Yudisial (KY) Repuplik Indonesia, terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Senin (27/5).
Hal ini berdasarkan surat dari Kantor Advokat Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H. dan Rekan, tertuang dengan Surat No 047/KHO&P/LKY/B/V/2024, tanggal 27 Mei 2024.
Menurut Dr.Khomaini, S.E., S.H., M.H. didampingi Mahmud Irsad Lubis, S.H, selaku kuasa hukum Deddy Azhar, Senin (27/5), bahwa ke 3 Hakim PN Kisaran yang dilaporkan ke KY-RI, atas nama Irse Yanda Perima, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim dan kedua Hakim Anggota, yaitu Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., berkaitan dengan Perkara Reg Nomor : 80/Pdt.G/2023/PN.Kis, dimana Hakim menyatakan gugatan kliennya Deddy Azhar NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)
“Isinya menerima Eksepsi para tergugat, menyatakan gugatan Deddy Azhar dan gugatan Rekonvensi yang dilakukan oleh Ibu Siti Zahara, juga tidak dapat diterima, artinya di dalam hukum skornya itu kosong-kosong, kalau ada orang yang memahami, tidak ada yang menang disini, terhadap Deddy melalui Advokatnya telah mengajukan Banding secara E-Court ke Pengadilan Tinggi Medan malalui PN Kisaran pada tanggal 16 Mei 2024, adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim Perkara Reg Nomor : 80/Pdt.G/2023/PN.Kis, ” ungkap Dr Khomaini.
Lanjut Khomaini bahwa dugaan pelanggaran KEPPH itu, dikarenakan Majelis Hakim memutus perkara dengan mengabulkan seluruh Eksepsi para tergugat, namun masih mempertimbangkan pokok perkara (Konvensi) dan dalam melakukan agenda Pemeriksaan Setempat (Descente) tidak melakukan pengukuran pada objek perkara.
“Kami memohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat menerima laporan pelapor atas dugaan pelanggaran KEPPH yang yang dilakukan Majelis Hakim PN Kisaran tersebut yang memeriksa dan mengadili perkara
Reg Nomor : 80/Pdt.G/2023/PN.Kis,
dan melakukan Verifikasi, Klarifikasi dan Investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH dan melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan kepada Majelis Hakim PN Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 80/Pdt.G/2023/PN.Kis,” tegas Khomaini.
Menurut Deddy Azhar bahwa dirinya melakukan gugatan perkara Register Nomor : 80/Pdt.G/2023/PN.Kis, dikarena merupakan cucu dari almarhum Ahmad Putra dan anak kandung dari Azhar yang tidak lain adalah Ayah Kandung dari Penggugat sendiri.
“Semasa hidup kakek saya almarhum Ahmad Putra, sejak tahun 1955 telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas 200 M2 x 50 M2 = 10.000 M2 yang terletak di Dusun 3, Desa Tanjung muda Kec Air Putih, Kab Batubara, dahulu Kab Asahan dengan menanami tanaman karet, ” Ungkap Deddy Azhar.
Selanjutnya Ahmad Putra yang meninggal pada 1966, mengalihkan tanah tersebut kepada anaknya Azhar hingga pada tahun 2018.
“Tahun 2018 ayah saya Azhar meninggal dunia, lalu saya menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan menanam ubi hingga saat ini, ” Tutur Deddy Azhar.
Namun Deddy Azhar kaget ketika pada tahun 2023 tepatnya tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023, Siti Zahara, Istri kedua dari pamannya Abu Bakar beserta keluarganya, mengklaim bahwa tanah yang selama ini dikuasai dan diusahai dirinya sejak turun temurun, dimana saat ini dirinya menanam ubi. Sementara Siti Zahara dan keluarganya mengklaim berdasarkan surat keterangan tanah nomor 593/82 tertanggal 21 Agustus 1982 yang ditanda tangani oleh Kakeknya sendiri Abu Bakar yg tidak lain adalah Suami dari Siti Zahara karena pada saat itu almarhum Kakeknya menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Muda.
“Hal itu yang membuat saya mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan tergugat Siti Zahara dkk, di PN Kisaran dan terdaftar dengan perkara Register nomor 80/Pdt.G/2023/PN.Kis,” terangnya.
Mengakhiri wawancara terhadap Deddy Azhar mengatakan bahwa keputusan Majelis Hakim PN Kisaran tersebut yang dirasa tidak adil, mencederai rasa keadilan, dan harkat marwah dan Martabat Hakim sebagai Wakil Tuhan dimuka bumi yang harus bersikap adil dan bijaksana serta objektif dalam mengadili dan memutus Perkara, hal tersebut disampaikan dirinya melalui kuasa hukumnya Dr Khomaini, SE, SH, MH dan Rekan, dan dalam waktu dekat akan segera mengadukan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung di Jakarta.
“Mohon perlindungan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung Jakarta agar diberikan kepastian hukum dan berharap bahwa Hakim nanti di Pengadilan Tinggi bersikap adil, jujur, sehingga bisa memutus perkara secara objektif. Harapan saya banding yang dilakukan oleh pengacara saya itu dikabulkan oleh para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan menyatakan sayalah ahli waris, bersama ahli waris yang lainnya yang berhak untuk menguasai dan mengelola dan memberikan izin agar dapat memberikan susunan kepemilikan hak atas nama saya dan atas nama ahli waris yang lainnya, ” pungkasnya. (Tim)
