Deskripsi
Pihak GAM di Eropa melalui juru bicara Johan Makmur menyoroti dan mengkritisi lemah dan lambannya penanganan banjir oleh pihak Pemerintah
Editor/Reporter: Zulfadhli Anwar
Viral24JAM|Copenhagen, Komunitas internasional di Eropa akan menyalurkan dana tambahan tanggap darurat sebesar €100.00 euro atau lebih kurang mendekati 2 milyar rupiah untuk bantuan tanggap darurat Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat ( Sumbar). Dimana beberapa waktu lalu telah disalurkan bantuan serupa sebesar €200.000. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Johan Makmur di Eropa melalui rilis, Ahad (21/12) petang.
Melalui juru bicara (jubir) GAM, Syukri Ibrahim kepada media ini menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima jawaban resmi dari Uni Eropa terkait kondisi banjir di Aceh yang dinilai masih diabaikan oleh pemerintah Indonesia untuk dinaikkan status sebagai Bencana Nasional serta membuka secara resmi bantuan dari negara asing atas nama kemanusiaan.
GAM, yang bermarkas besar di Copenhagen, menyebutkan bahwa respons tersebut diterima sebagai tindak lanjut atas permintaan bantuan kemanusiaan untuk para korban banjir di Aceh.
Pimpinan GAM, Johan Makmor, melalui jubirnya menyatakan bahwa Uni Eropa telah mengalokasikan dana sebesar €100.000 atau hampir dua miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan darurat. Bantuan ini ditujukan bagi hampir 600.000 warga yang terdampak banjir besar dalam beberapa pekan terakhir, khususnya di wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Jubir GAM, dana tersebut merupakan tambahan dari €300.000 yang sebelumnya telah disalurkan Uni Eropa sebagai bagian dari paket bantuan regional untuk Indonesia.
Namun demikian, lanjut Jubir GAM, pihaknya menilai bahwa di tengah adanya perhatian dan bantuan internasional, kondisi di lapangan justru menunjukkan kegagalan serius Pemerintah Indonesia dalam menangani bencana.
“Hingga saat ini, masih terdapat sejumlah wilayah yang dilaporkan terisolasi, sulit dijangkau bantuan, serta banyak warga yang belum mendapatkan makanan dan logistik dasar, ” sebut Syukri Ibrahim, melalui keterangan resminya.
Pihak GAM di pengasingan juga menyoroti belum ditetapkannya bencana tersebut sebagai Bencana Nasional. Akibatnya, banyak warga korban banjir terpaksa bertahan dalam kondisi serba terbatas tanpa dukungan yang memadai.
“Situasi ini kembali menegaskan lemahnya respons pemerintah Indonesia dalam melindungi rakyatnya saat bencana, khususnya di Aceh. Ketika masyarakat membutuhkan tindakan nyata, yang terlihat justru lambannya birokrasi dan ketidakseriusan negara,” demikian pernyataan Jubir GAM.
Pihak GAM mengkritisi kondisi tersebut membuat rakyat kembali menjadi korban dari kelalaian penguasa, dan meminta agar pemerintah segera mengambil langkah konkret, transparan, dan bertanggung jawab dalam penanganan bencana di Aceh.***
