Padang – Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH) bersama Aliansi Jurnalis Anti Korupsi (AJAK) menyoroti kinerja Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Polda Sumbar). Dua organisasi ini mengkritik tajam karena menilai adanya kekosongan penindakan (zero kasus) korupsi serta semakin parahnya kerusakan lingkungan di Sumbar dalam dua tahun terakhir.
Ketua Umum AJPLH dan AJAK, Soni, S.H., M.H., M.Ling., mengungkapkan bahwa kesimpulan ini didasarkan pada hasil investigasi mendalam yang dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup dan anti-korupsi.
“Ini hasil investigasi organisasi lingkungan hidup dan organisasi anti-korupsi bahwa penanganan korupsi zero dan kasus kerusakan lingkungan tambah parah,” terang Soni kepada awak media di Padang, Rabu (24/6/2026).
Soni menilai penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumbar terkait kasus-kasus tersebut jalan di tempat. Bahkan, ia menyinggung adanya isu miring terkait penanganan laporan masyarakat di tingkat penyidik.
“Karena Polda Sumbar dalam pengamanan kasus korupsi dan kasus lingkungan dan kawasan hutan semuanya jalan di tempat. Malah ada isu semua laporan yang masuk dibisniskan oleh penyidik yang menangani perkara yang telah dilaporkan oleh masyarakat tersebut,” jelas Soni.
Ia menantang publik untuk melihat kembali rekam jejak penegakan hukum di wilayah hukum Sumatra Barat dalam 24 bulan terakhir ini.
“Kita bisa melihat dua tahun belakangan ini, adakah kasus korupsi yang ditangani Polda Sumbar? Adakah kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani Polda Sumbar? Jawabannya zero…,” tegasnya.
Dampak dari lemahnya penegakan hukum di sektor lingkungan ini, menurut Soni, sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat Sumbar berupa bencana alam yang datang silih berganti.
“Sekarang hujan sedikit saja bencana banjir dan tanah longsor terjadi di mana-mana. Ini fakta yang terjadi sebenarnya di Sumbar,” beber Soni.
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya yang dikonfirmasi terkait tudingan zero kasus korupsi dan parahnya kerusakan lingkungan dalam dua tahun terakhir ini belum menyampaikan tanggapannya (Redaksi akan memuat konfirmasi lengkap dari Polda Sumbar di artikel selanjutnya).
Di sisi lain, masyarakat Sumatra Barat menaruh harapan besar pada kepemimpinan Kapolda yang baru. Soni berharap di bawah nakhoda baru ini, Polda Sumbar bisa membersihkan citranya dan kembali bertaji dalam menyapu bersih praktik korupsi serta perusakan lingkungan dan hutan.
“Masyarakat berharap dengan kepemimpinan Kapolda yang baru ini, kasus korupsi dan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan dapat berjalan dengan baik dan tansparan,,” pungkas Soni.
(Team Redaksi)
