SURABAYA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Provinsi Jawa Timur (LPKAN Jatim) mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi Idul Adha 1447 H/2026 M. Berdasarkan rilis resmi Pemprov Jatim 27 April 2026, ketersediaan hewan qurban di Jatim dinyatakan surplus di semua jenis ternak.
Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jatim mencatat ketersediaan sapi 629.119 ekor, kambing 940.693 ekor, domba 484.468 ekor, dan kerbau 1.698 ekor. Angka ini jauh melampaui proyeksi kebutuhan: sapi 70.550 ekor, kambing 297.900 ekor, domba 58.600 ekor, kerbau 10 ekor.
“Surplus stok adalah modal penting. Tapi pengalaman 2025 menunjukkan bahwa surplus tanpa pengawasan kesehatan yang ketat bisa berujung pada kerugian besar bagi petani,” ujar Yahya Pengurus LPKAN Jatim.
Pada Idul Adha 2024/2025, Disnakkeswan Jatim mencatat 24.365 ekor hewan qurban ditolak masuk pasar karena tidak lolos uji kesehatan dan syarat syar’i. Dari 487.312 ekor yang masuk, hanya 462.947 ekor atau 94,9% yang lolos SKKH.
Kerugian petani akibat penolakan itu ditaksir mencapai Rp 661,5 miliar. Rinciannya: 17.056 ekor sapi x Rp 37,5 juta = Rp 639,6 miliar, dan 7.309 ekor kambing/domba x Rp 3 juta = Rp 21,9 miliar. Angka ini dihitung berdasar harga rata-rata pasar hewan Jatim Juni 2025.
*Rupiah Melemah Tekan Biaya Produksi*
LPKAN Jatim menilai tantangan 2026 semakin berat karena pelemahan rupiah. Harga pakan ternak yang 60-70% komponennya impor naik 15-25% sepanjang 2024-2025. Dampaknya langsung ke harga jual hewan qurban 2026.
Estimasi pasar menunjukkan harga sapi qurban Jatim 2026 berada di kisaran Rp 15 juta – Rp 18 juta per ekor untuk bobot 200-275 kg, atau naik 15-20% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan harga per kg hidup juga terjadi, dari Rp 44.000 – Rp 47.000 menjadi Rp 57.000 – Rp 62.000.
“Petani sudah terhimpit biaya pakan dan obat. Kalau pengawasan SKKH lemah dan hewan ditolak saat hari H, maka kerugian materiil, waktu, dan kepercayaan pembeli akan berlipat,” tegasnya.
*Desakan LPKAN Jatim untuk 2026*
Mengacu pada kondisi tersebut, LPKAN Jatim mendorong 3 langkah konkret:
1. *Perketat SKKH sejak H-7*. Pastikan setiap hewan yang masuk pasar resmi memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari dokter hewan UPTD. Target minimal 480 ribu ekor lolos SKKH dari proyeksi kebutuhan 505 ribu ekor.
2. *Buka data sebaran PMK dan LSD secara transparan dan update mingguan*. Masyarakat dan panitia qurban berhak tahu zona merah agar tidak membeli hewan berisiko.
3. *Perkuat tim sidak gabungan di 2.100 titik potong tidak tetap*. Pastikan setiap titik didampingi Juru Sembelih Halal bersertifikat. Pada 2025, hanya 18,3% atau 89.400 ekor yang dipotong di RPH resmi.
LPKAN Jatim juga mengapresiasi langkah Pemprov yang telah menyiapkan 950 dokter hewan, 1.500 paramedik veteriner, dan 1.997 Juleha bersertifikat untuk pemeriksaan ante mortem dan post mortem di 38 kabupaten/kota.
“Kami akan memantau dua indikator: persentase hewan lolos SKKH dan persentase titik potong yang diawasi Juleha bersertifikat. Dua hal ini adalah tolok ukur nyata perlindungan kesehatan masyarakat dan perlindungan ekonomi petani ternak,” tutupnya.
Moch Yahya,S.H ketua I DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur
(Redho)
